Terpilihanya Abraham Samad sebagai pimpinan KPK menunjukkan bahwa komisi III khususnya fraksi golkar telah melakukan strategi politiknya yang cukup rapi untuk memback-up kepentingan mereka dalam hal mencapai kekuasaan. Terlepas dukungan dari beberapa partai yang meloloskan Abraham Samad, tapi partai Golkar mempunyai kekuatan sentral untuk mempengaruhi fraksi-fraksi yang ada di komisi III DPR.
Tentu ini akan menjadi momen yang sangat penting untuk mengawal pemberantasan korupsi di indonesia, ditangan seorang Abraham Samad kita berharap pemberantasan korupsi di indonesia bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya intevensi dari partai manapun. Tapi mungkinkah itu terjadi, dan seberapa jauh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut bisa independen?
Disini saya tidak menawarkan sebuah sikap pesimis dalam hal pemberantasan korupsi, tapi sebagai bagian dari publik society kita juga harus realistis dan kritis terhadap sebuah pilihan dan kemungkinan pelemahan KPK. Apalagi Golkar sebagai partai yang secara strategi cukup piawai dan sangat licik dalam memainkan peran politiknya. Dan menurut analisa saya ada beberapa poin yang perlu diketahui oleh publik terkait pemilihan pimpinan KPK yaitu;
Pertama; Golkar dengan memberikan dukungan dan memenangkan pertarungan politik dalam pemilihan Ketua KPK dengan menggusur Bambang Widjajanto. Bagi Golkar, yang tetap melihatnya sebagai ancaman, Bambang hanya trik untuk menyembunyikan dukungan sesungguhnya Partai Beringin kepada Abraham Samad.
Kedua; Abraham Samad diyakini akan melayani kepentingan Golkar: Yakni menggunakan kasus Century sebagai instrumen politik untuk menawar kepemimpinan SBY. Demi tujuan politik jangka pendek itu, Golkar mengabaikan fakta bahwa Abraham Samad memiliki rekam jejak yg dekat dengan kalangan fundamentalis kanan radikal, semacam kelompok garis keras Mujahidin Indonesia.
Ketiga; Kemenangan Golkar adalah bukti bahwa Fraksi Partai Demokrat telah gagal melakukan antisipasi politik yang diperlukan untuk mengawal garis politik Presiden SBY. Adalah suatu kebutuhan yang segera untuk melakukan reformasi di tubuh Fraksi, dengan melakukan penggantian tokoh-tokoh kunci di dalamnya, termasuk tapi tidak terbatas pada Ketua Fraksi Demokrat M. Djafar Hafsah.
Keempat; kehadiran Abraham Samad dalam bursa pencalonan pimpinan KPK merupakan pesanan partai tententu (baca; golkar) untuk menggusur Busyro Muqoddas dan Abdullah Hehamahua yang dikenal bersih dan memiliki integritas pribadi yang terjaga.
Analisa diatas tentu akan menjadi evaluasi kita bersama untuk mengawal KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Bukan hanya sekedar retorika atau janji-janji yang semu, tapi dengan bukti dan ketegasan sikap untuk tidak berkompromi dengan kekuasaan.
0 comments:
Post a Comment